Semarang | bertempat di aula lantai 8 Gedug Kuliah Bersama (GKB) II, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Semarang (FKG Unimus) angkat sumpah sebanyak 19 Orang Dokter Gigi Baru, yang dinyatakan lulus oleh dan sesuai dengan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi periode 4 tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Sehingga sampai tahun ajaran gasal 2022-2023 ini FKG Unimus telah meluluskan sebanyak 101 Dokter Gigi. Dari 19 peserta angkat sumpah, predikat lulusan terbaik diberkan kepada drg. Hulman Miftah dengan IPK (3,88).
Angkat sumpah Dokter Gigi ini dihadiri oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa tengah yang diwakili oleh Musman Talib, Ketua Pimpinan Wilayah PDGI Jawa Tengah yang diwakili oleh Dr. drg. Indah Aryati Ekoningtias, MDSC., Ketua PDGI Kota Semarang diwakili oleh Dr. drg. Budiono, M.Pd., Wakil Rektor I Dr. Budi Santosa, M.Si.med., Direktur Rumah Sakit Gigi Mulut Unimus, Dekan Dr. drg. Risyandi Anwar, spesialis Kedokteran Gigi Anak selaku ketua senat dan didampingi oleh Wakil Dekan I drg. Nur Khamilatusy SSolekhah, MM, Wakil Dekan II (drg. Dika Agung Bakhtiar, Sp. Prostoika) dan anggota senat, dengan disaksikan oleh Rohaniawan, untuk selanjutnya para lulusan diserahkan kepada Persatuan Dokter Gigi Indonesia Pegurus Jaw Tengah.
Segera setelah melakukan angakt sumpah para Dokter Gigi baru akan mendapatkan kepercayaan masyarakat yang begiru besar sebagai seorang Dokter Gigi, sehingga diperlukan sumpah profesi sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban yang mulia, selain itu dengan adanya sumpah profesi agar masyarakat merasa terlindungi. “ syukur Alhamdulillah data yang diperoleh dari tahun ke tahun lulusan Dokter Gigi Unimus dari segi waktu mengalami peningkatan, meskipun hal tersebut masih belum mencapai target yang ditentukan yakni lulus selama 4 semester” ujar Dr, drg, Risyandi., selain itu beliau berharap kepada para Dokter Gigi yang baru dilantik agar untuk besiap diri dan segara mendaftarkan diri pada wahana pelayanan Kesehatan yang telah diatur oleh mentri Kesehatan dan pemerintah, baik pusat, wilayah dan daerah.
