Semarang | Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) menyatakan komitmennya mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan dalam kuliah umum yang digelar di Kampus Unimus bersama Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, pada Kamis (8/5/2025) bertempat di Aula lantai 8 Gedung Kuliah Bersama (GKB) II.
Dalam kuliah umum yang bertemakan “Peran Perguruan Tinggi dalam Pengentasan Kemiskinan”, Agus Jabo mengajak perguruan tinggi, khususnya Unimus, untuk berkolaborasi aktif bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang kontekstual dan berbasis data.
“Negara dan Pemerintah tidak bisa sendiri, kami sangat membutuhkan kampus sebagai mitra objektif dan kritis untuk membangun model pemberdayaan yang menyentuh akar permasalahan,” ujar Agus di saat memberikan materi kuliah umum yang disaksikan oleh jajaran pimpinan kampus, dosen, serta perwakilan organisasi mahasiswa Unimus.
Acara ini turut dihadiri oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, Wakil Rektor II Unimus Dr. Hardiwinoto, M.Si dan Wakil Rektor III Dr. Eny Winaryati, M.Pd, yang sekaligus menjadi moderator kegiatan. Dalam sambutannya, Dr. Eny menyampaikan bahwa Unimus siap menjadi mitra strategis pemerintah. “Kami mendukung penuh langkah Kemensos sebagai upaya negara memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Agus Jabo, pemerintah saat ini sedang menyusun dan mengembangkan model pemberdayaan desa di Provinsi Jawa Tengah sebagai langkah konkret pengentasan kemiskinan. Dari sekitar 923 desa, sembilan desa telah memulai pelatihan dan pemberdayaan bekerja sama dengan pihak swasta. Salah satu contohnya adalah Desa Kalisalak di Kabupaten Banyumas.
“Unimus punya potensi besar karena telah memiliki desa binaan. Ini peluang emas untuk bersinergi dalam menyusun pengembangan bersama demi penghapusan kemiskinan ekstrem,” lanjut Agus.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah kini telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis akurasi penyaluran bantuan dan program pemberdayaan. Berdasarkan data tersebut, sekitar 24 juta warga Indonesia masih tergolong miskin, dengan 3,17 juta di antaranya termasuk dalam kategori miskin ekstrem.
“Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026 dan angka kemiskinan turun di bawah 5 persen pada 2029. Ini kerja besar lintas sektor—termasuk perguruan tinggi,” tegasnya.
Menutup kuliah umum Wamensos RI mengajak semua untuk mengajak seluruh elemen kampus untuk bersama-sama membangun model desa pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengangkat martabat masyarakat, mensinergikan desa melalui dampingan kampus dengan program Kemensos untuk membangun model pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan.
Reportase Humas (TSB)
