Semarang│UNIMUS│Selasa (03/05/16), Suburnya penyimpangan pemahaman dan penyalahgunaan ajaran Islam untuk membenarkan kekerasan, ekstremisme, dan terorisme menjadi alasan utama Maarif Institute bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah dan Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) menggelar “Halaqah Fikih Antiterorisme” di Semarang, 3-5 Mei 2016. Pertemuan selama tiga hari ini dibuka secara langsung oleh Menko Polhukam Jend. (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Pembukaan Halaqoh dihadiri oleh Rektor Unimus (Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd.), Kepala BNPT, Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng, Asisten III Gubernur Jateng, Ketua PWM Jateng, Ketua BPH, Direktur dan perwakilan Maarif Institut, dengan diikuti oleh PDM/PDA Kota semarang dan Kepala Sekolah SMA/SMK Muhammadiyah Kota Semarang.
Menko Polhukam menyampaikan melalui keynote speech nya, bahwasanya faktor ekonomi yang mendukung terjadinya terorisme diantaranya: pengangguran, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Sedangkan factor non ekonomi yang mendukung, diantaranya: pergaulan, pendidikan agama yang tidak mencukupi, political repression, instability dan intoleransi keberagamaan. Terorisme telah melakukan pembajakan atas nama agama disamping mengeksploitasi ketidakadilan yang rentan memicu frustasi dan kemarahan. Padahal tidak dibenarkan mengancam dan menyebarkan rasa ketakutan apalagi menghilangkan nyawa manusia tanpa proses hukum yang adil kecuali dalam situasi perang. Tafsir atas kitab suci Al Quran telah digunakan secara sewenang-wenang seakan kelompok teror ini bertindak atas nama Tuhan.
Tujuan Halaqoh yang berlangsung hingga hari Kamis ini acara ini adalah membahas dan menyusun buku “Fikih Antiterorisme” berdasarkan pandangan para ulama guna membendung bahkan mendelegitimasi narasi-narasi ekstremis yang dianut kelompok-kelompok berideologi teror. Diantara narasumber yang akan hadir dalam halaqah ini adalah M. Busyro Muqoddas (Ketua PP Muhammadiyah), Azyumardi Azra (Cendekiawan Muslim), Komjen (Pol) Tito Karnavian (Kepala BNPT), Al Yasa Abubakar (Ketua Muhammadiyah Aceh), dan Falahuddin (Ketua Muhammadiyah NTB).
Sumber: UPT Kehumasan & JIPC
