Semarang Ι (24/05/2015) Sebagai upaya memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk sebuah lembaga perwakilan baru, yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD adalah sebuah lembaga perwakilan seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili masyarakat pada wilayah tertentu. DPD juga merupakan alternatif baru bagi bentuk “utusan daerah” di MPR, yang lebih merepresentasikan kepentingan daerah. Peran DPD dalam merepresentasikan perwakilan dan kepentingan daerah tentunya perlu di tingkatkan.
Bersinergi dengan kelompok DPD MPR RI pada Rabu, 23 Mei 2018 Universitas Muhammadiyah Semarang menggelar Seminar Nasional (Semnas) bertajuk “Membangun Perwakilan Daerah”. Semnas menghadirkan keynote speaker Dr. Bambang Sadono, SH, MH (Ketua Badan Pengkajian MPR RI) dengan narasumber utama Prof. Dr. Sapriya, M.Ed (Sekjen Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia), Dr. Muhammad Junaidi, SHI, MH (Universitas Semarang) dan Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd (Rektor Unimus). Hadir sebagai narasumber penanggap Instiawati Ayus, SH, MH (Ketua kelompok DPD di MPR). Seminar di hadiri oleh 150 orang terdiri dari siswa, mahasiswa, pendidik, dan masyarakat
Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) Prof. Dr. Masrukhi, MPd menyatakan DPD RI punya peran strategis dan penting bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. DPD tidak kalah penting dengan lembaga DPR RI namun saat ini perannya belum dioptimalkan oleh bangsa ini. “DPD langsung menyentuh kepentingan masyarakat tanpa adanya ongkos politik yang mahal jika dibanding DPR. Indonesia dengan geografis sangat luas sangat high cost untuk pembiayaan negara, misal untuk rapat pimpinan daerah se Indonesia saja berapa besar ongkos mereka bisa rapat,” ungkap Prof Masrukhi saat tampil sebagai pembicara seminar nasional ‘Membangun Perwakilan Daerah’ kerjasama Kelompok DPD di MPR dengan Unimus di Semarang. “Peran DPD sangat penting, dari penelurusan saya antara tahun 2004-2009, produktivitas DPD lebih tinggi dibanding produktivitas DPR. DPD sangat penting mengakomodasi kepentingan kebutuhan aspirasi yang berkembang di daerah” tambah rektor Unimus yang juga guru besar Pendidikan Kewarganegaraan.
Reportase UPT Humas dan Keprotokoleran
